Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, merupakan upaya dan terobosan DPR RI dalam menyelesaikan pembahasan RUU EBT, sebagai salah satu RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“FGD ini untuk membantu Anggota Dewan dalam proses perumusan akademis RUU EBT dengan menyerap masukan dari kalangan perguruan tinggi yang konsen dengan persoalan energi baru terbarukan,” kata Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul usai menjadi moderator FGD RUU EBT di UNDIP, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/2/2019).

Dalam FGD yang menghadirkan Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto sebagai Keynote Speaker itu, pihaknya berharap melalui FGD ini beberapa persoalan mengenai poin-poin dalam RUU EBT semakin jelas. Antara lain soal insentif pembiayaan, portofolio mengenai energi baru terbarukan yang harus dirumuskan dengan baik.

“Beberapa masukan yang kami himpun disini antara lain adanya masukan menjadikan RUU EBT ini Lex Specialis. Dalam artian untuk memberikan perlakuan-perlakuan khusus seperti perpajakan, perizinan dan sebagainya dan ini menurut saya cukup masuk akal," urai Sensi, sapaan akrab Inosentius.

Kedua, masih kata Sensi, dalam perhitungan biaya itu juga memperhitungkan biaya kesehatan, lingkungan, supaya para pelaku usaha bisa menanggung risiko-risiko eksternal yang dihasilkan dari pengusahaan EBT. Menurutnya, RUU EBT ini strategis dan sangat dibutuhkan, karena memberikan jaminan hukum tentang hak penguasaan dan perizinan. Ia tetap optimis RUU ini bisa selesai sebelum DPR RI periode 2014-2019 ini berakhir.

“Kita akan konsisten, apa yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas dengan segala upaya kita lakukan untuk menyelesaikan sesuai target tanpa mengabaikan kualitasnya. Kita tidak ingin karena mengejar target, lalu mengabaikan kualitasnya. Dan saya berharap pemerintah juga memiliki semangat yang sama dalam penyelesaian RUU ini,” tandas Sensi.

FGD RUU EBT di UNDIP ini secara simbolis dibuka oleh Rektor UNDIP Prof Yos Johan Utama SH. M.Hum dilanjutkan pertukaran cenderamata antara Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dengan Rektor UNDIP. Sesi pertama dibuka dengan keynote speech oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.

Kemudian diisi oleh narasumber lain, diantaranya, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang Prof. Zaenuri, Vice President of Renewable Energy PT. PLN Budi Mulyono, dan Kepala Bagian Hukum Setdijen Enegi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Linda Agustina, dengan dengan moderator Dr. Agus Setyawan dari UNDIP.

Sesi kedua menghadirkan narasumber Ketua LPPM UNDIP Prof. Heru Susanto, Pusat Studi Biomassa dan Energi Terbarukan UNDIP Prof. Hidayat, dan perwakilan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma, dengan moderator Inosentius Samsul dari BK DPR RI. (oji/sf)